Narasizone,Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Musyawarah III Majelis Syura (MMS) pada 25–26 Juli 2026 di Kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS, Jakarta Selatan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Syura Mohamad Sohibul Iman itu menghasilkan empat rekomendasi yang menyoroti isu ekonomi, sosial, politik, hingga kemanusiaan global.
Presiden PKS Almuzzammil Yusuf mengatakan rekomendasi pertama berisi dukungan terhadap kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang dinilai sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“PKS mendukung penuh Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, dalam menerapkan kebijakan ekonomi nasional yang sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Kebijakan ekonomi yang memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Almuzzammil dalam keterangan resminya, Selasa (28/7/2026).
Pada rekomendasi kedua, PKS mendorong pemerintah memperkuat kemandirian pendanaan nasional melalui pengarusutamaan sumber daya dalam negeri berbasis ekonomi syariah. Partai tersebut menilai optimalisasi wakaf produktif dan pengembangan industri halal dapat menjadi instrumen untuk memperkuat perekonomian nasional.
“PKS mendorong pemerintah agar segera membangun ekosistem regulasi dan kelembagaan demi meningkatkan kemandirian pendanaan nasional melalui pengarusutamaan sumber daya dalam negeri yang berbasis pada ekonomi syariah seperti optimalisasi wakaf produktif dan pengembangan industri halal,” ujarnya.
Rekomendasi ketiga menyoroti berbagai persoalan sosial yang dinilai semakin mengkhawatirkan, seperti praktik korupsi, judi online, penyalahgunaan narkoba, pinjaman online ilegal, hingga isu LGBTQ+. PKS mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama memberantas berbagai persoalan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“PKS mengajak semua elemen bangsa untuk bergandeng tangan memberantas praktik-praktik destruktif tersebut secara tegas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Almuzzammil.
Sementara itu, rekomendasi keempat berkaitan dengan isu kemanusiaan internasional. PKS meminta pemerintah, DPR, dan seluruh komponen bangsa mengambil peran lebih aktif dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina serta mendorong dihentikannya penjajahan dan kekerasan terhadap rakyat Palestina.
“PKS mendorong pemerintah, parlemen, dan semua komponen bangsa untuk tampil lebih proaktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, termasuk menghentikan segala bentuk penjajahan dan genosida bangsa Palestina oleh Zionis Israel,” pungkas Almuzzammil.
