Narasizone, Daerah Surabaya – Nama AKBP Edy Herwiyanto menjadi perhatian publik setelah Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, membenarkan bahwa perwira menengah tersebut tengah menjalani pemeriksaan oleh Propam Mabes Polri. Pemeriksaan ini mencuat bersamaan dengan beredarnya kabar yang mengaitkan namanya dengan dugaan tindak pidana korupsi. Meski demikian, materi pemeriksaan dan kaitannya dengan dugaan perkara tersebut belum dijelaskan secara terperinci oleh pihak kepolisian.
AKBP Edy Herwiyanto diketahui menjabat sebagai Kepala Bagian Pengawasan dan Penyidikan (Kabag Wassidik) Ditres PPA dan PPO Polda Jawa Timur. Sebelum menduduki jabatan tersebut, ia pernah bertugas sebagai Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya. Rekam jejaknya di bidang reserse dan penyidikan kini kembali menjadi perhatian di tengah kabar pemeriksaan internal yang sedang berlangsung.
Informasi mengenai dugaan pengamanan Edy sebelumnya beredar melalui media sosial. Unggahan tersebut menyebut dirinya diamankan oleh Paminal Propam Mabes Polri pada Senin (26/10/2026) dan mengaitkannya dengan dugaan korupsi. Namun, informasi yang beredar di media sosial tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Edy telah terbukti melakukan tindak pidana.
Kapolda Jatim Dekananto Eko Purwono membenarkan bahwa Edy sedang diperiksa Propam Mabes Polri. Ia menyatakan pihaknya akan memberikan informasi lanjutan setelah pemeriksaan selesai. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast menjelaskan bahwa pengawasan terhadap anggota Polri merupakan bagian dari mekanisme internal melalui Propam dan Itwasda.
Hingga kini, publik masih menunggu penjelasan lebih lengkap mengenai alasan pemeriksaan, materi yang didalami, serta hasil proses tersebut.
Transparansi menjadi penting agar tidak muncul spekulasi berkepanjangan, terlebih ketika pemeriksaan seorang aparat penegak hukum dikaitkan dengan dugaan korupsi. Perlu ditegaskan, pemeriksaan Propam tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang bersalah. Kepastian mengenai dugaan perkara tersebut tetap bergantung pada hasil pemeriksaan dan keterangan resmi dari pihak berwenang.
