Narasizone Daerah Surabaya – Praktik pengiriman mobil ilegal yang diduga melibatkan PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) menjadi perhatian serius berbagai kalangan, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aktivitas distribusi kendaraan, tetapi juga menyangkut integritas sistem logistik nasional serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Ketika perusahaan yang memiliki peran besar dalam rantai distribusi nasional dikaitkan dengan dugaan pelanggaran hukum, maka transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama.
Indonesia sebagai negara kepulauan sangat bergantung pada transportasi laut sebagai tulang punggung distribusi barang. Oleh karena itu, setiap perusahaan pelayaran memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan seluruh barang yang diangkut memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh ada ruang bagi praktik yang berpotensi mengakomodasi barang tanpa dokumen atau kendaraan yang asal-usulnya tidak jelas.
“Perusahaan jasa pelayaran memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap kendaraan yang diangkut telah memenuhi persyaratan administrasi dan memiliki dokumen yang sah”. Noval Surabaya, Minggu (26/07/2026)
Apabila benar terdapat praktik pengiriman kendaraan ilegal, maka hal tersebut berpotensi merugikan negara dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola sektor logistik. Karena itu, kami mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan secara profesional, transparan, dan menyeluruh agar seluruh fakta dapat terungkap, ujar Noval.
Keterbukaan informasi dan akuntabilitas merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan tidak ada praktik yang bertentangan dengan hukum dalam sistem distribusi nasional.
Redaksi: Ahmad Basori
