PROBOLINGGO, Narasizone – Integritas dan independensi penegakan hukum di wilayah hukum Polres Probolinggo mendadak menjadi sorotan tajam. Penanganan kasus dugaan peredaran rokok ilegal memicu polemik besar menyusul aksi demonstrasi yang digalang oleh organisasi masyarakat (ormas) Madas Sedarah di depan Mapolres Probolinggo, Rabu (28/10/2026) malam.
Ketua Umum (Ketum) Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Probolinggo, Muhammad Andi Fauzan, mencium adanya kejanggalan serius. Ia mempertanyakan keputusan kepolisian yang secara mendadak memperbolehkan dua orang terduga yang berkaitan dengan perkara tersebut melenggang bebas seusai massa menggelar audiensi dengan pihak aparat.
Tragedi malam itu sempat melumpuhkan urat nadi lalu lintas. Puluhan anggota Madas Sedarah nekat memblokade jalur vital Pantura Probolinggo–Situbondo selama kurang lebih dua jam. Aksi jalanan ini memuat satu tuntutan utama: mendesak kepolisian memberikan kejelasan mengenai nasib dua rekan mereka yang diamankan terkait pusaran perkara rokok ilegal.
Aksi unjuk rasa tersebut akhirnya mereda setelah perwakilan massa difasilitasi untuk melakukan audiensi dengan jajaran petinggi Polres. Wakapolres Probolinggo, Kompol Yanuar Rizal Ardianto, berdalih bahwa insiden tersebut murni dipicu oleh “kesalahpahaman” belaka antara kepolisian dan pihak Madas Sedarah.
Namun, alibi normatif tersebut justru menyisakan teka-teki liar di ruang publik. Masyarakat mempertanyakan status hukum sebenarnya dari kedua orang yang diamankan, bagaimana prosedur awal penanganannya, serta apa landasan yurisprudensi kepolisian hingga memperbolehkan keduanya meninggalkan Mapolres di tengah malam.
PMII Pertanyakan Independensi Kepolisian
Merespons kejanggalan tersebut, Ketum PC PMII Probolinggo, Muhammad Andi Fauzan, melontarkan kritik keras. Ia menilai institusi kepolisian wajib memberikan transparansi dan penjelasan hukum yang logis agar tidak timbul stigma bahwa keadilan bisa diintervensi oleh tekanan massa. Fauzan menegaskan, pedoman kepolisian dalam menangani perkara pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bukan besarnya tekanan dari kelompok jalanan tertentu.
“Kami mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar penanganan perkara ini. Jika benar ada seseorang yang telah berstatus tersangka atau sedang menjalani masa penahanan, lalu tiba-tiba dilepaskan hanya karena polisi ditekan oleh massa, tentu ini menjadi persoalan memalukan bagi integritas penegakan hukum. Kepolisian harus bisa membeberkan dasar hukum dari setiap keputusan diskresi yang diambil,” tegas Fauzan.
Menurutnya, kejelasan status quo kedua orang tersebut adalah elemen fundamental yang pantang disembunyikan. Terdapat jurang konsekuensi hukum yang sangat jauh antara seseorang yang sekadar dimintai keterangan sebagai saksi, ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka, atau resmi ditahan.
Karena itu, Fauzan mendesak Polres Probolinggo untuk tidak berlindung di balik narasi klise kesalahpahaman. “Publik membutuhkan penjelasan hukum, bukan hanya keterangan pelipur lara bahwa persoalan sudah selesai melalui audiensi. Apakah dua orang itu sebelumnya diperiksa sebagai saksi, tersangka, atau sedang ditahan? Jika mereka memang dilepaskan, apa dasar hukumnya? Pertanyaan-pertanyaan krusial ini harus dijawab secara terbuka,” sentilnya tajam.
Fauzan membenarkan bahwa kepolisian memang mempunyai kewenangan untuk mengakhiri penangkapan atau penahanan apabila tidak terdapat cukup bukti. Namun, setiap keputusan tersebut wajib dapat dipertanggungjawabkan secara prosedural. Apabila benar terdapat keputusan yang diambil semata-mata untuk meredam kemarahan massa, Fauzan menilai tindakan tersebut akan melahirkan preseden yang sangat buruk bagi Korps Bhayangkara.
Ultimatum Propam dan Tuntutan Maaf Kapolres
Atas rentetan kejanggalan ini, aktivis mahasiswa tersebut secara resmi memberikan ultimatum, mendesak Kapolres Probolinggo untuk turun tangan langsung membeberkan klarifikasi resmi secara terbuka. Klarifikasi itu harus mengurai kronologi penanganan perkara rokok ilegal, status hukum kedua orang yang dipersoalkan, dasar tindakan kepolisian sebelum demonstrasi, hingga alasan di balik keputusan pelepasan pasca-audiensi.
Lebih jauh, PMII menuntut Kapolres berjiwa ksatria untuk menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat apabila hasil pemeriksaan internal kelak membuktikan adanya pelanggaran prosedur (SOP).
“Jika terbukti ada keputusan yang bertentangan dengan prosedur hukum, Kapolres selaku pucuk pimpinan harus bertanggung jawab dan menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian harus dijaga ketat melalui keterbukaan dan akuntabilitas, bukan ditutupi,” tantang Fauzan.
Sebagai bentuk pengawalan serius, PC PMII Probolinggo siap melangkah lebih jauh. Apabila tuntutan klarifikasi ini mandek atau dijawab dengan alasan yang mengambang, PMII bersiap melayangkan pengaduan resmi kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri maupun institusi kepolisian di tingkat yang lebih tinggi.
“Apabila Kapolres Probolinggo gagal memberikan penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan, kami akan mempertimbangkan langkah hukum dan melaporkan persoalan ini kepada institusi pengawas. Kami ingin memastikan tidak ada abuse of power (penyalahgunaan kewenangan) ataupun keputusan yang lahir di luar mekanisme hukum yang berlaku,” tegasnya.
Mengakhiri pernyataannya, Fauzan menegaskan bahwa kritik dan fungsi kontrol sosial ini murni untuk merawat kewibawaan Polri agar tetap profesional, transparan, dan presisi.
“Persoalan ini harus dibuat seterang-terangnya. Jangan sampai publik menjatuhkan vonis bahwa hukum ditegakkan berdasarkan aturan tajam ke bawah, tetapi bisa tumpul dan berubah haluan hanya karena ada tekanan massa. Polisi harus buktikan bahwa keadilan tidak bisa diintimidasi,” pungkas Fauzan memberikan peringatan keras.
