MADIUN, Narasizone – Panggung politik sejatinya bukanlah sekadar arena perebutan kekuasaan, jabatan, maupun adu hegemoni untuk menduduki kursi legislatif. Jauh melampaui itu, politik adalah jalan mulia untuk mengabdi, memperjuangkan asas keadilan, serta memastikan tidak ada satu pun kelompok masyarakat di akar rumput yang merasa diabaikan oleh negara.
Prinsip mendalam inilah yang digaungkan dengan lantang oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur yang juga tergabung dalam unsur MPR RI, Dr. Hj. Lia Istifhama, S.Sos., S.Sos.I., S.H.I., M.E.I., tatkala menggelar Sarasehan Kebangsaan di Kabupaten Madiun, Minggu (8/11/2026).
Mengangkat tajuk spesifik “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat”, forum edukasi kenegaraan ini dikemas secara membumi, guyub, dan penuh rasa kekeluargaan bersama warga Nahdliyin setempat.
Alih-alih menjejalkan materi kelembagaan yang terkesan kaku dan formal, senator yang akrab disapa Ning Lia ini justru membedah problematika sosial yang riil dihadapi masyarakat. Diskusi mengalir membahas ragam isu krusial, mulai dari disparitas kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), urgensi regenerasi kepemimpinan daerah, hingga suntikan motivasi bagi generasi muda agar memiliki nyali untuk terjun ke pusaran politik.
Di tengah sesi dialog, salah seorang audiens menyampaikan unek-uneknya terkait ketimpangan SDM di internal Nahdliyin. Wilayah dengan basis massa organisasi yang masif dinilai lebih mudah mencetak kader-kader potensial, sedangkan daerah dengan basis massa yang lebih minor acapkali terseok-seok dalam menghadapi keterbatasan ruang gerak.
Merespons keresahan kultural tersebut, Ning Lia menititikberatkan pada pentingnya merajut simpul jejaring sosial, memperlebar ruang-ruang pengabdian, dan menghadirkan representasi figur politik yang benar-benar sudi turun menyentuh akar rumput tanpa pandang bulu.
Senator berparas ayu ini membeberkan bahwa dirinya pantang memberikan perlakuan diskriminatif terhadap audiensnya. Ia tidak pernah membatasi agenda kunjungannya hanya pada kantong-kantong massa raksasa. Meski harus menempuh jarak berjam-jam demi menghadiri forum kader muda yang hanya dihadiri segelintir orang, ia pantang surut langkah.
“Berapa orang pun yang saya datangi, entah itu hanya tiga puluh orang atau dua puluh orang, saya akan tetap datang. Kenapa? Karena ini adalah wujud komitmen pengabdian,” tegasnya menginspirasi peserta.
Bagi Ning Lia, kehadiran fisik seorang wakil rakyat di tengah warga memancarkan makna filosofis yang jauh lebih esensial ketimbang sekadar menggugurkan kewajiban seremonial. Kedekatan empiris dari hati ke hati inilah yang diyakini mampu merekonstruksi kembali kepercayaan generasi muda terhadap iklim demokrasi di Tanah Air.
Wasiat KH Masykur Hasyim dan Urgensi Haluan Negara
Dalam forum kebangsaan tersebut, alumnus Universitas Airlangga (Unair) ini turut menyingkap sisi historis personalnya yang jarang diekspos di ranah politik formal.
Ia mengenang kembali wasiat berharga dari mendiang ayahandanya, tokoh politik dan agama kawakan, KH Masykur Hasyim. Sang ayah semasa hidupnya selalu berpesan agar tak pernah lelah merawat modal sosial, memperluas persahabatan, serta melestarikan tradisi srawung atau menyapa masyarakat secara langsung.
Petuah fundamental itulah yang memantapkan hatinya untuk melangkah ke Senayan melalui jalur independen DPD RI. Ia merindukan sebuah ruang pengabdian merdeka yang tidak tersekat oleh tembok pragmatisme kepartaian.
“Saya berpikir kritis, harus ada sebuah medium politik yang mampu merangkul semua golongan secara inklusif. Kita wajib mengedepankan wajah Islam rahmatan lil alamin,” ungkap Ning Lia menjabarkan fondasi politiknya.
Beranjak ke diskursus makro kenegaraan, figur perempuan yang kerap tampil elegan dengan busana batik ini mengedukasi peserta mengenai pentingnya merawat konstitusi. Ia secara khusus menyoroti wacana penerapan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai kompas pembangunan nasional jangka panjang.
Menurutnya, cetak biru pembangunan negara mutlak membutuhkan pedoman baku agar proyek dan program strategis kerakyatan tidak mangkrak di tengah jalan hanya karena terjadinya pergantian suksesi kepresidenan.
“Negara kita ini semestinya memiliki acuan arah pembangunan yang paten. Dengan begitu, manakala terjadi pergantian pemerintahan atau presiden, roda pembangunan akan tetap berjalan secara linier dan berkesinambungan,” urai Ning Lia, seraya menambahkan bahwa gagasan PPHN ini telah lantang ia suarakan sejak 2025 dan kini telah merangsek masuk ke dalam meja pembahasan strategis di lingkungan MPR RI.
Sebagai penutup materinya, ia kembali memompa optimisme generasi muda Nahdliyin agar tidak bersikap alergi terhadap politik. Ia menekankan bahwa politik adalah instrumen legal paling efektif untuk melahirkan perubahan masif lewat palu legislasi, intervensi kebijakan, dan fungsi pengawasan.
“Kalau anak-anak muda kita tidak punya role model (percontohan) anggota dewan yang bisa mereka kenal dekat dan mau turun langsung membersamai kegiatan mereka, lantas bagaimana mungkin anak-anak itu bisa menaruh trust pada politik kita?” tanyanya retoris.
Meminjam perspektif intelektual sosiolog muslim Ibnu Khaldun, Ning Lia turut memperingatkan bahwa ketimpangan perlakuan, ketidakadilan, dan munculnya perasaan ‘dianaktirikan’ di tengah masyarakat sangat berpotensi menggerus habis kepercayaan publik terhadap negara.
Sarasehan yang turut dihadiri oleh tokoh agama setempat Gus Barit Nur Samzaini, para kiai, dan elemen masyarakat Madiun ini ditutup dengan suasana yang hangat dan cair. Ning Lia kembali mengeluarkan jurus pantun dan humor andalannya yang sukses memancing gelak tawa audiens.
Pesan yang ditinggalkannya di Madiun sangat jelas: bahwa keberhasilan sejati seorang pemimpin bukanlah diukur dari menterengnya titel maupun empuknya kursi jabatan, melainkan dari seberapa luas radius kebermanfaatan yang sanggup ia tebarkan bagi umat manusia.
