SURABAYA, Narasizone – Isu pelik seputar sengketa agraria atau pertanahan kembali menyedot atensi serius dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama, S.H.I., S.Sos., S.Sos.I., M.E.I. Saat menggelar forum penyerapan aspirasi bersama elemen masyarakat pada Minggu (8/11/2026), wakil rakyat yang familier disapa Ning Lia ini menampung keluhan krusial menyangkut sengketa lahan warga. Lahan yang diakui telah mengantongi alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) secara sah tersebut, kabarnya justru diklaim secara sepihak oleh salah satu instansi negara.
Curhatan warga terkait tumpang tindih kepemilikan lahan ini langsung masuk dalam radar prioritas Ning Lia selama masa jaring aspirasi. Sebagai representasi suara daerah, ia menegaskan bahwa setiap aduan publik tidak boleh sekadar ditampung di atas kertas, melainkan wajib ditindaklanjuti secara presisi dengan membedah fakta empiris dan berpegang teguh pada koridor hukum positif yang berlaku di Indonesia.
“Tadi kami menerima masukan penting dari kawan-kawan di bawah, salah satunya menyangkut status lahan mereka yang secara legalitas disebutkan sudah bersertifikat SHM, namun pada praktiknya ternyata diakui oleh salah satu institusi negara,” beber Ning Lia memaparkan benang merah keluhan warga tersebut.
Menyadari tingginya tingkat kompleksitas dalam setiap konflik agraria, tokoh perempuan Jawa Timur ini menggarisbawahi bahwa pihaknya tidak akan bertindak gegabah. Kasus ini mutlak membutuhkan tahapan investigasi dan penelusuran yang lebih komprehensif untuk memvalidasi realitas objektifnya.
“Tentu persoalan (sengketa) ini akan coba kita cek dan telusuri secara mendalam, bagaimana fakta sesungguhnya di lapangan dan kelengkapan administrasinya,” sambungnya memberikan garansi kepastian.
Bagi alumnus Universitas Airlangga (Unair) tersebut, forum tatap muka (*face-to-face*) bersama warga bukanlah sekadar formalitas untuk menggugurkan kewajiban kelembagaan. Momentum ini justru menjadi instrumen paling tajam untuk memotret secara langsung pelbagai penderitaan, kendala birokrasi, maupun ketidakadilan yang membelit rakyat kecil di akar rumput.
Lewat ruang-ruang dialog egaliter semacam ini, seorang senator dapat memperoleh proyeksi utuh mengenai sejauh mana implementasi produk legislasi dan regulasi berjalan di lapangan. Sekaligus, forum jaring aspirasi ini berfungsi sebagai detektor dini untuk memetakan benih-benih konflik struktural yang mendesak untuk diurai oleh jajaran pemerintah.
Lebih jauh, keponakan Khofifah Indar Parawansa ini memberikan penekanan ekstra bahwa setiap regulasi pertanahan yang ditelurkan oleh negara semestinya hadir untuk memberikan payung perlindungan. Negara harus menjamin kepastian hukum, bukan sebaliknya membiarkan regulasi merampas rasa aman masyarakat.
Ia meyakini, sengkarut lahan ber-SHM ini harus dibedah secara imparsial dan transparan, sehingga hak keperdataan warga maupun argumentasi kewenangan institusi terkait dapat diverifikasi secara *apple to apple* bersandarkan pada dokumen autentik dan alat bukti hukum yang sah.
Sebagai langkah penyelesaian, Ning Lia berharap jembatan komunikasi antara warga terdampak dan lembaga negara yang bersangkutan dapat segera direkatkan dan dikuatkan kembali. Dengan komunikasi yang konstruktif, setiap sumbatan persoalan diyakini dapat diurai untuk kemudian dicarikan resolusi penyelesaian melalui mekanisme hukum yang tepat, transparan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.
