SURABAYA, Narasizone – Panggung perpolitikan sejatinya melampaui urusan hegemoni kekuasaan, perebutan kursi jabatan, atau sekadar seberapa masif paras seseorang terpampang di baliho ruang publik. Substansi politik yang sesungguhnya adalah tentang nyali untuk merangkul suara akar rumput, menelusuri problematika mereka, dan menolak elitis saat sudah berada di lingkaran kekuasaan. Di tengah dinamisnya peta politik Jawa Timur saat ini, sosok Anggota Komite I DPD RI, Dr. Hj. Lia Istifhama, S.H.I., S.Sos., S.Sos.I., M.E.I., atau yang akrab disapa Ning Lia, tampil mencuat sebagai salah satu figur perempuan yang memikat atensi publik.
Mencermati fenomena tersebut, jurnalis senior yang juga pakar politik dan otonomi daerah, Maksum, memberikan ulasan tajam. Ia memandang sepak terjang Ning Lia sebagai embrio lahirnya generasi baru dalam gerbong kepemimpinan perempuan di Jawa Timur. Kehadirannya sebagai wakil daerah di Senayan dinilai sangat menarik untuk dibedah, tidak hanya dari kacamata popularitas elektoral semata, melainkan dari gaya komunikasi politiknya yang begitu rekat dengan masyarakat bawah.
Menurut Maksum, senator berparas ayu ini dibekali dengan modal sosial dan kapital politik yang sangat mumpuni. Fondasi intelektual yang kuat, jam terbang tinggi di berbagai organisasi, hingga keluwesannya merajut komunikasi lintas sektoral, menjadi amunisi berharga bagi Ning Lia dalam memikul mandat konstitusional sebagai penyambung lidah rakyat Jawa Timur.
Satu hal yang dikritisi secara positif oleh Maksum adalah keengganan Ning Lia untuk sekadar bernaung di balik meja formal kedewanan. Ritme kerjanya justru lebih sering terekam di denyut nadi kehidupan warga. Interaksi langsungnya dengan para pedagang pasar, pelaku UMKM, elemen pendidikan, komunitas pemuda, hingga masyarakat marjinal, mencerminkan sebuah pendekatan politik yang sangat cair, merakyat, dan nyaris tanpa sekat protokoler.
Dalam optik politik otonomi daerah, metode turba (turun ke bawah) semacam ini menyimpan makna filosofis yang sangat vital. Pasalnya, seorang senator memang dituntut untuk menguasai anatomi persoalan daerah secara empiris, bukan hanya berbekal laporan administratif atau membaca deretan angka statistik di ruang rapat.
Kendati demikian, Maksum memberikan catatan kritis bahwa kedekatan dengan rakyat harus berbanding lurus dengan pembuktian kerja di parlemen. Aspirasi yang telah diserap dari jalanan harus dikonversi menjadi perjuangan riil, sehingga persoalan yang membelit masyarakat daerah bisa masuk ke dalam radar kebijakan di tingkat nasional.
“Di titik inilah ujian pembuktian bagi seorang Ning Lia sesungguhnya berada. Modal popularitas memang ampuh sebagai kunci pembuka pintu masuk ke Senayan. Akan tetapi, konsistensi gagasan, keberanian mengambil sikap, serta kepiawaiannya dalam mengadvokasi kepentingan Jawa Timur-lah yang kelak akan menjadi tolok ukur kualitas kepemimpinannya,” urai Maksum memberikan analisis.
Jawa Timur sendiri dikenal sebagai rahim yang tak pernah mandul melahirkan srikandi-srikandi hebat. Sejarah panjang dinamika sosial politik di provinsi ini telah menetaskan banyak tokoh perempuan dengan magnet pengaruh yang luar biasa. Oleh karenanya, meroketnya nama Ning Lia di gelanggang nasional merupakan fase regenerasi kepemimpinan yang jam terbang dan pengabdiannya tengah diuji oleh waktu.
Di era disrupsi saat ini, di mana generasi muda—khususnya Gen Z dan milenial—semakin bersikap kritis dan skeptis terhadap janji manis politisi, figur pemimpin perempuan yang komunikatif, sarat empati, dan tidak canggung blusukan ke lapangan jelas menawarkan angin segar dan warna tersendiri.
Bagi Maksum, mahkota tertinggi dari seorang figur publik pada akhirnya tetap bermuara pada asas kebermanfaatan bagi rakyat yang diwakilinya. Reputasi dan ketokohan yang sejati tidak bisa dikarbid hanya melalui glorifikasi pencitraan media, melainkan harus dipahat melalui proses yang berdarah-darah, perawatan *trust* (kepercayaan), dan konsistensi mengawal hajat hidup orang banyak.
Kini, Ning Lia tengah menapaki fase historis untuk membuktikan ekspektasi tersebut. Publik menanti pembuktiannya, bukan sekadar sebagai srikandi yang sukses menembus kerasnya kompetisi politik nasional, melainkan sebagai legislator yang sanggup menginjeksi nilai-nilai politik humanis—politik yang memanusiakan manusia, tak berjarak dengan rakyat, dan berpihak secara total pada kemajuan Jawa Timur.
Sebab pada kesimpulannya, rakyat di akar rumput tidak sekadar membutuhkan sosok yang populer dan dikenal banyak orang. Jauh lebih dari itu, mereka mendambakan sosok pemimpin yang tidak pernah amnesia—pemimpin yang tetap mengenali dan memeluk rakyatnya, bahkan ketika ia telah berdiri tegak di puncak kekuasaan.
