SURABAYA, Narasizone – Bagaimana menjaga iklim investasi agar tetap tumbuh pesat tanpa harus mengabaikan hak konstitusional masyarakat dalam menyampaikan aspirasi? Menjawab tantangan tersebut, Anggota Komite I DPD RI asal Jawa Timur (2024–2029), Dr. Lia Istifhama, S.H.I., S.Sos., S.Sos.I., M.E.I., menilai bahwa koordinasi solid antara pemerintah daerah dan instansi kepolisian yang disertai komunikasi terbuka dengan masyarakat, menjadi kunci utama untuk menjaga keamanan dan kehidupan sosial yang kondusif di wilayah Jawa Timur.
Secara khusus, senator yang akrab disapa Ning Lia itu menyampaikan apresiasi tingginya kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang telah menerima kunjungan silaturahmi Kapolda Jatim, Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Jumat (23/10/2026). Pertemuan strategis tersebut dinilai menjadi langkah konkret dalam memperkuat koordinasi antara jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Polda Jatim.
Menurut pandangan Ning Lia, stabilitas keamanan dan kepastian hukum memegang peranan sangat vital dalam membangun kepercayaan para pelaku usaha. Lingkungan yang aman serta penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan akan sangat membantu para investor dalam merencanakan kegiatan bisnis sekaligus mengembangkan nilai investasinya di daerah.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa iklim investasi di Jawa Timur tetap terjaga kondusif. Dengan begitu, dunia usaha dapat terus berkembang dan manfaat perputaran ekonominya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat luas,” ujar tokoh perempuan NU tersebut.
Lebih jauh, ia memaparkan bahwa iklim investasi yang sehat sejatinya ditopang oleh relasi yang harmonis antara pemerintah, sektor dunia usaha, dan elemen masyarakat. Ketika laju investasi berkembang positif, rentetan dampaknya diharapkan dapat langsung dirasakan melalui penciptaan lapangan kerja baru, bertambahnya kesempatan usaha bagi UMKM, serta peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.
“Iklim usaha yang sehat secara otomatis dapat mendorong penciptaan lapangan kerja secara masif, memperluas kesempatan ekonomi dari hulu ke hilir, dan tentunya meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat,” urai politisi yang dikenal humanis ini.
Di sisi lain, Ning Lia mengingatkan bahwa upaya menjaga kondusivitas daerah mutlak perlu diimbangi dengan pola komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan dengan berbagai elemen masyarakat, tak terkecuali kelompok buruh dan mahasiswa. Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi adalah instrumen wajar dalam kehidupan berdemokrasi yang harus selalu dihormati dan difasilitasi melalui ruang-ruang dialog.
“Kita perlu terus merawat komunikasi, membuka ruang dialog yang egaliter, dan membangun sikap saling pengertian. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam alam demokrasi, tetapi harus kita kelola bersama agar tetap berjalan di dalam koridor hukum serta menjaga suasana sosial yang teduh dan kondusif,” ungkapnya.
Komunikasi dua arah yang terpelihara dengan baik, lanjut Ning Lia, akan sangat membantu membangun rasa saling percaya sekaligus mencegah potensi persoalan berkembang menjadi ketegangan atau friksi sosial. Oleh karena itu, jajaran pemerintah dan aparat keamanan senantiasa diharapkan untuk mengedepankan pendekatan dialogis, menghormati hak masyarakat saat menyuarakan aspirasi, serta menangani setiap dinamika persoalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan terwujudnya kondisi tersebut, stabilitas daerah dapat terus terjaga seiring dengan tetap terbukanya ruang partisipasi publik secara luas. Situasi daerah yang senantiasa aman, damai, dan harmonis pada gilirannya akan sangat mendukung kelancaran seluruh roda kegiatan ekonomi, pendidikan, hingga dinamika kehidupan sosial bermasyarakat.
Menutup pernyataannya, Ning Lia menaruh harapan besar agar sinergi antara Pemprov Jawa Timur dan Polda Jatim dapat terus diperkuat untuk menjaga titik keseimbangan antara masifnya pembangunan ekonomi, tegaknya kepastian hukum, perlindungan penuh terhadap hak asasi masyarakat, dan terpeliharanya keharmonisan sosial.
“Melalui koordinasi lintas sektoral dan komunikasi yang berkelanjutan, Jawa Timur ke depan diharapkan dapat terus menjaga stabilitas daerah, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat,” pungkas Ning Lia.
Sebagai informasi, pertemuan penting di Gedung Grahadi tersebut turut dihadiri oleh Direktur Intelkam Polda Jatim, sejumlah Pejabat Utama (PJU) jajaran Polda Jatim, serta beberapa Kepala Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
