Dalam dinamika kehidupan perguruan tinggi, Organisasi Mahasiswa (Intra Kampus) seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Senat Mahasiswa/Dewan Perwakilan Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Program Studi, hingga Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) kerap kali hanya dipandang sebelah mata sebagai pelengkap kegiatan akademik. Padahal, jika kita menelisik lebih dalam, organisasi intra kampus adalah laboratorium kepemimpinan yang sesungguhnya. Di ruang inilah mahasiswa belajar menerjemahkan teori di dalam kelas menjadi praktik di lapangan, membangun kepekaan sosial, serta mengasah nalar kritis.
Secara hakikat, Organisasi Mahasiswa (Intra Kampus) diciptakan untuk menjadi wadah yang memfasilitasi pengembangan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa. Ia adalah “miniatur negara” di mana tata kelola administrasi, dialektika gagasan, dan penyelesaian masalah sosial diuji. Melalui wadah ini, mahasiswa dididik untuk tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cakap dalam manajerial dan peduli pada kondisi masyarakat sekitarnya.
Namun, dalam praktiknya, sering kali muncul kesalahpahaman terkait hubungan antara organisasi mahasiswa dan pihak birokrasi kampus, terutama menyangkut isu kemandirian dan pendanaan. Tidak jarang ada pandangan yang keliru bahwa dukungan fasilitas dan kucuran dana untuk kegiatan mahasiswa adalah sebuah “kebaikan hati” atau semacam hadiah dari institusi. Pemahaman seperti ini perlu diedukasi dan diluruskan bersama, agar hubungan antara mahasiswa dan kampus terbangun di atas dasar kemitraan yang sehat dan proporsional.
Penting untuk kita sadari bersama bahwa eksistensi Organisasi Mahasiswa (Intra Kampus) bukanlah entitas asing atau ilegal yang menumpang di kampus. Ia secara resmi dibentuk dan diakui oleh sistem pendidikan tinggi. Landasan historis dan regulatifnya sangat jelas, salah satunya tertuang dalam Kepmendikbud No. 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, yang menegaskan kedudukan organisasi mahasiswa sebagai perangkat kampus yang sah.
Lebih jauh lagi, karena Organisasi Mahasiswa (Intra Kampus) adalah bagian integral dari struktur dan sistem pembinaan perguruan tinggi, maka pihak kampus memiliki kewajiban konstitusional untuk mendanai dan memfasilitasinya. Hal ini bukan sekadar imbauan, melainkan amanat langsung dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jika kita membaca secara saksama pada Pasal 77 ayat (4), disebutkan secara eksplisit bahwa “Perguruan Tinggi menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk mendukung Kegiatan Kemahasiswaan.”
Artinya, anggaran untuk organisasi mahasiswa adalah hak dasar yang dijamin oleh negara. Dana tersebut pada hakikatnya juga merupakan amanat yang dikelola dari kontribusi mahasiswa maupun alokasi pendidikan. Oleh sebab itu, penyediaan dana dan fasilitas tidak boleh dimaknai sebagai alat kendali yang membatasi ruang gerak dan daya kritis mahasiswa. Sebaliknya, hal itu adalah bentuk nyata dari tanggung jawab institusi dalam mencetak generasi penerus yang unggul dan mandiri.
Sebagai mahasiswa, khususnya bagi angkatan yang berproses di ormawa itu sendiri, pemahaman ini sangat penting untuk kita jadikan pijakan. Kita harus menyadari bahwa aktif di Organisasi Mahasiswa (Intra Kampus) adalah hak sekaligus ruang belajar yang difasilitasi oleh negara melalui institusi perguruan tinggi. Di sisi lain, kampus selayaknya memosisikan diri sebagai fasilitator dan pembina yang memberikan ruang berekspresi secara merdeka.
Harapannya, ke depan tidak ada lagi narasi kebuntuan kegiatan kemahasiswaan akibat dalih tidak adanya anggaran. Sinergi yang baik antara nalar kritis mahasiswa dan tanggung jawab fasilitasi dari pihak rektorat akan menjadikan Organisasi Mahasiswa (Intra Kampus) kembali pada khittah-nya: sebagai rahim yang melahirkan para cendekiawan muda yang peka, kritis, dan berintegritas bagi kemajuan peradaban.
Oleh: M Ubaidillah Abdi
(Mahasiswa Pasuruan)
