PROBOLINGGO, Narasizone – Rentetan kritik terhadap kinerja aparat kepolisian di Probolinggo terus mengalir deras. Kecaman keras kini datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Tapalkuda terkait dugaan pembebasan pelaku penjualan rokok ilegal usai adanya desakan massa dari organisasi Madas Sedarah. Lantaran aparat lokal dinilai takluk dan berkompromi, BEM PTNU secara resmi mendesak Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) untuk segera turun tangan.
Peristiwa memalukan bagi muruah penegakan hukum ini bermula ketika puluhan anggota ormas tersebut nekat melakukan aksi memblokade jalur vital Pantura Probolinggo–Situbondo selama kurang lebih dua jam pada Rabu (28/10/2026) malam. Aksi jalanan yang melumpuhkan urat nadi lalu lintas antar-kota tersebut sengaja dilakukan untuk menekan kepolisian agar melepaskan rekan mereka yang tengah diamankan. Tragisnya, tak berselang lama usai audiensi, terduga pelaku dibiarkan melenggang bebas.
Koordinator BEM PTNU Tapalkuda, Mudassir, menyampaikan keprihatinan mendalam atas preseden buruk tersebut. Ia menilai, dilepaskannya terduga pelaku usai adanya blokade jalan raya menunjukkan rentannya wibawa hukum di hadapan tekanan kelompok tertentu di tingkat daerah.
“Persoalan ini bukan sekadar tentang siapa yang dibebaskan dan siapa yang memiliki pengaruh di baliknya. Lebih jauh, ini menyangkut muruah dan integritas institusi kepolisian, kepastian hukum, serta tingkat kepercayaan masyarakat. Karena kepolisian di tingkat wilayah terkesan takluk, kami mendesak Kapolda Jatim untuk segera mengambil alih dan mengevaluasi kasus ini,” tegas Mudassir, Sabtu (31/10/2026).
Mudassir mengingatkan bahwa hukum tidak boleh menjadi instrumen yang bisa diintervensi oleh agitasi massa. Jika benar terdapat tekanan yang memengaruhi proses penyidikan, hal tersebut merupakan persoalan serius yang harus diusut tuntas oleh Propam Polda Jatim.
Terlebih, peredaran rokok ilegal bukanlah tindak pidana sepele. Praktik tersebut secara nyata merugikan penerimaan cukai negara, mencederai iklim persaingan usaha yang sehat, dan membuktikan lemahnya fungsi pengawasan aparat.
“Oleh karena itu, setiap dugaan pelanggaran harus ditangani murni berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kami mendesak Polda Jatim untuk membongkar, atas dasar apa pembebasan tersebut dilakukan? Apakah terdapat alasan hukum yang jelas sesuai KUHAP, ataukah keputusan diskresi itu lahir prematur semata-mata karena aparat ditekan organisasi Madas?” cecarnya.
Merespons ketidakpastian hukum dan krisis kepercayaan di tingkat daerah ini, BEM PTNU Tapalkuda menyatakan lima sikap tegas kepada Polda Jatim:
1. Mendesak Polda Jatim Turun Tangan: Meminta Kapolda Jatim segera mengambil alih dan memberikan klarifikasi terbuka terkait dugaan pembebasan pelaku penjualan rokok ilegal di Probolinggo.
2. Menuntut Transparansi Hukum: Meminta Polda Jatim membuka transparansi mengenai kronologi penangkapan, dasar hukum pembebasan, dan pertimbangan penyidik dalam mengambil keputusan kontroversial tersebut.
3. Evaluasi dan Usut Intervensi: Mendesak Propam Polda Jatim memeriksa secara objektif dan profesional dugaan intervensi atau tekanan organisasi yang membuat aparat lokal melepaskan pelaku.
4. Tolak Diskriminasi Hukum: Meminta penanganan perkara diambil alih agar sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa diskriminasi, pandang bulu, maupun intervensi pihak mana pun.
5. Kawal Konstitusional: Mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk mengawal persoalan ini secara kritis, konstitusional, dan bertanggung jawab.
“Kami tidak sedang berpihak pada kepentingan kelompok tertentu. Kami murni sedang mempertanyakan konsistensi hukum. Sebab, ketika hukum terlihat begitu garang kepada masyarakat kecil yang tak punya bekingan, tetapi mendadak lumpuh dan kompromi saat berhadapan dengan kelompok yang memblokade jalan, maka trust publik terhadap Polri akan hancur,” urai Mudassir.
Di akhir rilisnya, Mudassir memberikan peringatan keras agar penegak hukum di tingkat provinsi segera turun membenahi muruah Korps Bhayangkara.“Institusi kepolisian dibentuk oleh negara untuk melindungi, mengayomi, dan menegakkan hukum bagi seluruh rakyat, bukan untuk tunduk kepada tekanan kelompok yang memonopoli jalan raya. Hukum harus berdiri tegak di atas keadilan, bukan merunduk di bawah tekanan! Polda Jatim harus buktikan itu,” pungkasnya memberikan ultimatum.
