Narasizone, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tengah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran sebelum meminta tambahan dana dari pemerintah pusat. Namun, seruan tersebut kini menjadi sorotan setelah muncul data pengadaan pembangunan sarana fitness center di lingkungan Kemendagri dengan nilai hampir Rp4 miliar.
Tito sebelumnya menegaskan pemerintah daerah harus lebih dulu memangkas belanja yang dinilai tidak penting. Langkah itu dilakukan di tengah kondisi sedikitnya 79 daerah yang disebut berpotensi mengalami kesulitan dalam membayar belanja pegawai.
“Kami akan turunkan tim, apakah sudah melakukan efisiensi. Efisiensi dulu,” kata Tito di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Menurut Tito, tambahan Transfer ke Daerah (TKD) tidak serta-merta diberikan. Pemerintah pusat terlebih dahulu akan melihat sejauh mana daerah telah melakukan penghematan, termasuk dengan mengevaluasi perjalanan dinas, rapat kerja dan berbagai belanja operasional.
Di tengah dorongan tersebut, data LPSE mencatat paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Fitness Center Kemendagri dengan kode tender 10125572000. Paket yang berada di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemendagri itu memiliki pagu Rp3,985 miliar dari APBN 2026 dan berlokasi di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta Pusat.
Munculnya anggaran tersebut memunculkan pertanyaan mengenai skala prioritas belanja pemerintah. Terlebih, pada saat yang sama pemerintah daerah diminta menekan pengeluaran dan melakukan efisiensi sebelum mengajukan tambahan anggaran kepada pemerintah pusat.
Sorotan pun bukan semata-mata tertuju pada pembangunan fasilitas olahraga, melainkan pada konsistensi penerapan kebijakan efisiensi anggaran. Publik dapat mempertanyakan apakah belanja hampir Rp4 miliar untuk fasilitas tersebut telah menjadi kebutuhan prioritas di tengah tekanan fiskal yang dihadapi sejumlah daerah.
