PASURUAN, Narasizone – Praktik kekerasan dan main hakim sendiri yang menimpa dua pekerja proyek PT Surabaya Aluminium Industry (SAI) di kawasan Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) pada Rabu (28/10/2026), memantik reaksi keras dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pasuruan. Tragedi pengeroyokan ini dinilai sebagai buntut dari minimnya deteksi dini dan lemahnya kontribusi aparat penegak hukum di tingkat lokal.
Ketua PC PMII Pasuruan, Achmad Zulfan Abida, secara terbuka menyayangkan lambannya respons dari kepolisian di wilayah Pasuruan. Menurutnya, keributan yang berujung pada pengepungan puluhan orang terhadap dua pekerja asal Probolinggo, Asyroful Anam dan Rahmat Hidayat, menjadi bukti nyata bahwa aparat keamanan di daerah kecolongan.
“Kalau fungsi pengawasan, deteksi, dan ketegasan dari kepolisian di tingkat wilayah berjalan maksimal, aksi premanisme, pemukulan, hingga intimidasi penghapusan paksa bukti rekaman video ini tidak mungkin terjadi. Kami sangat kecewa dengan kinerja aparat lokal yang terkesan pasif, sehingga konflik di lapangan dibiarkan membesar dan memakan korban,” tegas Zulfan, Kamis (29/10/2026).
Merespons lambatnya penanganan di tingkat wilayah, PC PMII Pasuruan menyatakan dukungan penuh atas langkah berani para korban yang secara resmi melapor langsung ke Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur. Zulfan menilai pelaporan ke tingkat provinsi ini merupakan langkah taktis dan tepat guna menghindari intervensi.
Ia secara khusus mendesak jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim untuk segera memproses laporan tersebut secara cepat, tegas, dan transparan. Zulfan meminta agar seluruh pelaku pengeroyokan, provokator, hingga pihak yang melakukan intimidasi segera ditangkap dan diseret ke meja hijau tanpa pandang bulu.
Lebih lanjut, pimpinan aktivis mahasiswa ini menegaskan bahwa pihak pengelola kawasan PIER tidak boleh cuci tangan atas insiden berdarah ini. PC PMII Pasuruan mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan di area PIER.
“Kawasan industri vital tidak boleh menjadi sarang premanisme. Pihak perusahaan dan pengelola kawasan harus bertanggung jawab penuh memfasilitasi pemulihan fisik maupun trauma psikis para korban yang saat ini masih dirawat,” urai Zulfan.
Ia juga mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat, bahwa segala bentuk sengketa, baik terkait perizinan, akses jalan, maupun komplain terhadap perusahaan, harus diselesaikan melalui jalur perundingan yang beradab. Penyelesaian konflik tidak boleh mentoleransi cara-cara jalanan yang represif dan sarat akan kekerasan.
“Laporannya sudah resmi masuk di Polda Jatim, dan kami meminta prosesnya dikebut. Hukum harus tajam ke semua arah. Kelambanan aparat lokal sudah terlanjur memunculkan krisis kepercayaan publik. PC PMII Pasuruan akan terus memelototi proses hukum ini. Jika penanganannya mandek, kami pastikan akan turun ke jalan demi memastikan keadilan bagi para korban,” tutup Zulfan memberikan ultimatum.
