Narasizone, Jakarta – Perombakan direksi PT PLN (Persero) dan polemik draf RUU Migas memunculkan dugaan manuver politik Geng Oligarki-Solo. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dituding berupaya memperkuat pengaruh di sektor energi nasional.
Sorotan tertuju pada RUPS PLN 14 Oktober 2026 yang mencopot Darmawan Prasodjo dari kursi Direktur Utama dan menggantikannya dengan Suroso Isnandar. Pergantian ini dipersoalkan karena dinilai minim transparansi.
Dugaan manuver semakin mencuat setelah muncul klaim pertemuan tertutup Bahlil dengan lima direksi aktif PLN sebelum RUPS. Namun, dugaan adanya persekongkolan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian.
Di sektor migas, draf RUU Migas versi Bahlil turut menjadi sorotan karena diklaim tidak diketahui Komisi XII DPR RI secara menyeluruh. Jika terbukti, hal ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi penyusunan kebijakan energi nasional.
Wakil Koordinator Nasional Pemuda Energi Indonesia, Rhony, mendesak Presiden Prabowo Subianto menindak tegas dugaan manuver tersebut. Ia menilai penguasaan sektor listrik dan migas berpotensi menjadi instrumen untuk memperkuat pengaruh politik kelompok tertentu.
Persoalan ini juga disorot di tengah kelangkaan BBM di Bali dan kerawanan pasokan listrik di Batam. Prabowo dan Danantara kini dihadapkan pada tuntutan untuk memastikan pengelolaan energi nasional berjalan transparan dan bebas dari kepentingan politik elite.
