PASURUAN, Narasizone – Kekecewaan mendalam diungkapkan oleh gabungan mahasiswa dari Aliansi BEM Pasuruan Raya (BEMPAS) dan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pasuruan terhadap kinerja legislatif daerah. Hal ini mencuat setelah Ketua Komisi II DPRD Kota Pasuruan diketahui mangkir dalam forum audiensi krusial yang membahas transparansi anggaran dan krisis air bersih, Selasa (13/10/2026).
Forum audiensi tersebut sejatinya menjadi ruang bertemunya elemen mahasiswa, Pemerintah Kota Pasuruan, dan perwakilan DPRD untuk membedah sejumlah isu krusial yang tengah meresahkan masyarakat. Dua fokus utama yang dibawa mahasiswa adalah membengkaknya alokasi pemeliharaan rumah dinas (rumdin) yang menyentuh angka ratusan juta rupiah, serta buruknya kualitas pelayanan air bersih dari Perumdam Tirta Umbulan.
BEMPAS dan PC PMII kompak menilai bahwa ketidakhadiran pimpinan komisi yang membidangi isu tersebut mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan dewan. Bagi mahasiswa, kehadiran Ketua Komisi II sangat vital untuk memberikan garansi bahwa keluhan masyarakat akan ditindaklanjuti secara konkret.
“Kami datang ke sini membawa keresahan warga soal air bersih dan menuntut transparansi APBD. Namun, ketika ruang dialog ini dibuka, figur Ketua Komisi II yang seharusnya memberi penjelasan soal fungsi pengawasan justru tidak hadir. Ini jelas memunculkan tanda tanya besar soal komitmen dewan terhadap nasib rakyat,” urai M Ubaidillah Abdi Selaku Koordinator Aliansi BEM Pasuruan Raya
Tuntut Bedah RAB dan Solusi Konkret Air Bersih
Dalam pertemuannya, pergerakan mahasiswa ini tidak hanya melempar kritik, tetapi juga membawa tuntutan tegas. BEMPAS dan PC PMII mendesak agar Rencana Anggaran Biaya (RAB) terkait pemeliharaan rumdin dibuka secara transparan ke ruang publik. Masyarakat berhak tahu ke mana saja aliran dana ratusan juta tersebut bermuara dan apa urgensinya.
Sementara itu, untuk polemik pelayanan Perumdam Tirta Umbulan, mahasiswa menolak penyelesaian yang sekadar wacana. Mereka menuntut Pemkot dan DPRD menyodorkan langkah penyelesaian yang terukur lengkap dengan target waktu pembenahannya, mengingat air adalah kebutuhan hajat hidup orang banyak.
Guna memastikan hal tersebut tak sekadar menjadi janji manis, Mahasiswa menekan pihak legislatif maupun eksekutif untuk menandatangani pakta integritas.
“Jangan sampai audiensi ini berhenti sebagai agenda seremonial tanpa progres nyata. Kami butuh transparansi dan pelayanan yang layak. Jika tuntutan ini diabaikan, kami pastikan akan kembali turun ke Gedung DPRD dengan gelombang massa yang jauh melimpah,” tegas Zulpan Ketua Pc pmii pasuruan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi resmi terkait alasan absennya Ketua Komisi II DPRD Kota Pasuruan dalam forum tersebut. Redaksi senantiasa membuka ruang klarifikasi dari pihak terkait guna menjamin keberimbangan informasi publik.
