Narasizone Surabaya – Sejumlah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya menggelar aksi demonstrasi di depan kampus, Rabu (15/7), dengan membawa tuntutan utama agar mekanisme pemilihan rektor di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dilakukan secara terbuka, transparan, dan demokratis.
Aksi bertajuk “Jaga Independensi Pendidikan Tinggi #UINSAORADIDOL” tersebut merupakan bentuk protes terhadap mekanisme pemilihan rektor yang dinilai tertutup serta minim keterbukaan informasi kepada sivitas akademika.
Massa aksi menilai proses penentuan pimpinan perguruan tinggi seharusnya tidak dilakukan secara eksklusif, melainkan membuka ruang partisipasi dan pengawasan publik.
Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Ampel Surabaya, Fadlurahman Fazle Purwadana, menegaskan bahwa mahasiswa menolak mekanisme pemilihan rektor yang tidak demokratis. Menurutnya, proses pemilihan pemimpin perguruan tinggi harus mengedepankan prinsip transparansi agar publik mengetahui tahapan dan dasar pengambilan keputusan.
“Kami menolak mekanisme pemilihan rektor yang tertutup dan tidak demokratis di lingkungan PTKIN. Kami ingin prosesnya terbuka, tidak hanya berhenti pada verifikasi berkas, tetapi juga memberikan kepastian serta transparansi kepada publik,” ujar Fadlurahman.
Ia menilai keterbukaan menjadi syarat penting untuk menjaga independensi perguruan tinggi sekaligus memperkuat kepercayaan sivitas akademika terhadap proses pemilihan pimpinan kampus.
Selain menyoroti mekanisme pemilihan rektor, mahasiswa juga mengaku merasakan dampak dari polemik kepemimpinan kampus terhadap berbagai agenda akademik.
Salah seorang peserta aksi mengungkapkan dirinya rela meninggalkan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk mengikuti demonstrasi karena hingga kini belum memperoleh kepastian informasi dari pihak kampus.
“Kami tidak mendapat kepastian dari pihak kampus terkait pelaksanaan berbagai agenda. Yang beredar hanya informasi dari grup WhatsApp, sementara program yang sudah kami susun menjadi terganggu,” ujarnya.
Mahasiswa menilai ketidakjelasan tersebut semakin memperkuat pentingnya tata kelola kampus yang terbuka, termasuk dalam proses pemilihan rektor. Mereka berharap mekanisme yang lebih transparan dapat mencegah munculnya polemik serupa di masa mendatang.
Sebagai bentuk tekanan kepada pihak terkait, mahasiswa menyatakan telah menyampaikan tuntutan kepada Kementerian Agama. Mereka juga memastikan akan menggelar aksi demonstrasi jilid dua apabila tidak ada respons maupun langkah konkret terhadap tuntutan agar mekanisme pemilihan rektor di PTKIN dibuka secara transparan dan demokratis.
“Jika tuntutan ini tidak direspons, kami akan kembali turun ke jalan. Kami ingin ada pertanggungjawaban dan komitmen untuk menghadirkan proses pemilihan rektor yang terbuka serta akuntabel,” tutup Fadlurahman.
