Narasizone, Jakarta – Nama Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ulta Levenia Nababan, menjadi sorotan setelah unggahan di media sosialnya yang diduga menyamakan jas almamater Universitas Indonesia (UI) dengan “daster” viral di media sosial.Polemik bermula saat Wakil Ketua BEM UI, Fatimah Azzahra, mengikuti diskusi mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam forum tersebut, Fatimah menyampaikan kritik terhadap program tersebut dan menyoroti masih adanya sejumlah kendala di lapangan.
Setelah diskusi berlangsung, Ulta mempertanyakan data yang disampaikan Fatimah melalui unggahan Instagram Story. Tak lama berselang, ia mengunggah kalimat yang menyamakan jas almamater kuning UI dengan “daster” disertai tulisan, “Maaf Bund beli dasternya di mana?”
Unggahan tersebut kemudian menyebar luas dan menuai kritik. Sejumlah warganet menilai respons tersebut tidak menjawab substansi kritik mengenai pelaksanaan MBG, melainkan justru menyinggung penampilan dan atribut yang dikenakan mahasiswa.
Polemik ini juga memunculkan pertanyaan mengenai etika komunikasi pejabat publik dalam merespons kritik. Sebagai bagian dari pemerintahan, pejabat publik dinilai memiliki tanggung jawab untuk menghadapi kritik dengan argumentasi dan data, terutama ketika kritik tersebut datang dari mahasiswa maupun kalangan akademik.
Dalam sistem demokrasi, kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kontrol publik. Karena itu, respons terhadap kritik seharusnya diarahkan pada substansi persoalan, bukan bergeser menjadi komentar terhadap penampilan atau atribut pengkritik.
Sikap defensif dalam menghadapi kritik berpotensi memperbesar polemik. Ketika kritik dipandang sebagai serangan terhadap pribadi atau institusi, respons yang muncul dapat menggeser fokus pembahasan dari evaluasi kebijakan menjadi perdebatan mengenai perilaku dan pernyataan pejabat.
Kritik dari mahasiswa, akademisi, media, maupun masyarakat merupakan bagian penting dalam proses demokrasi. Kritik tersebut tidak selalu bermakna sebagai penolakan terhadap pemerintah, tetapi dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan publik.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi atau klarifikasi dari Ulta Levenia Nababan terkait unggahan yang menuai polemik tersebut. Peristiwa ini kembali mengingatkan bahwa kualitas komunikasi pejabat publik turut menentukan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik, tetapi juga dari kesediaan pemerintah untuk menjawab kritik secara terbuka, berbasis data, dan tetap menghormati warga negara sebagai pihak yang berhak mengawasi serta meminta pertanggungjawaban atas kebijakan publik. (Red)
