Narasizone, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tetap menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski terjadi pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah menegaskan pelaksanaan MBG akan terus berjalan.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala BGN yang baru dilantik, Sudaryono, usai menggantikan Nanik S. Deyang pada Rabu (22/7/2026).
Dalam keterangannya, Sudaryono menyebut MBG merupakan “tender politik” Presiden Prabowo yang telah dirancang sejak masa kampanye dan kini direalisasikan sebagai kebijakan pemerintah.
“Makan Bergizi adalah tender politic-nya Presiden Prabowo. Direncanakan jauh-jauh hari, disampaikan di momen kampanye, dan kemudian beliau terpilih jadi Presiden,” ujar Sudaryono.
Meski memastikan program tetap berlanjut, Sudaryono mengakui masih terdapat berbagai persoalan dalam tata kelola BGN yang memerlukan pembenahan. Ia menyinggung adanya dugaan penyimpangan, pelanggaran hukum, hingga persoalan transparansi yang harus segera diperbaiki.
“Yang tadinya gelap harus jadi terang, yang tadinya mungkin enggak transparan harus transparan,” tegasnya.
Sudaryono menegaskan pemerintah tidak anti terhadap kritik terhadap pelaksanaan MBG. Menurutnya, masukan dari masyarakat justru diperlukan agar tata kelola program semakin baik dan manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal.
Namun, ia membedakan antara kritik yang bertujuan memperbaiki pelaksanaan program dengan tuntutan untuk menghentikan atau membubarkan MBG maupun Badan Gizi Nasional. Menurutnya, seruan pembubaran tidak lagi berada dalam koridor kritik yang konstruktif.
“Kalau ada yang atas nama kritik kemudian kritiknya sama dengan misalnya hentikan atau bubarkan MBG, bubarkan BGN, saya kira itu bukan kritik,” kata Sudaryono.
Pemerintah juga menegaskan MBG tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan UMKM, petani, peternak, dan berbagai pelaku usaha lokal dalam rantai pasok program tersebut.
Pernyataan Sudaryono yang menyebut MBG sebagai “tender politik” Presiden Prabowo sekaligus mengakui masih adanya persoalan tata kelola di tubuh BGN menjadi perhatian publik. Ke depan, efektivitas pengawasan, transparansi anggaran, serta capaian manfaat program akan menjadi indikator utama untuk menilai keberhasilan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo.
