Jangan Hanya Berhenti di Nama Febrie, Publik Desak APH Bongkar Semua Pihak Termasuk Satgas PKH

Jangan Hanya Berhenti di Nama Febrie, Publik Desak APH Bongkar Semua Pihak Termasuk Satgas PKH

Narasizone, Jakarta – Sorotan publik terhadap penanganan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, terus menguat.

Masyarakat dinilai tidak hanya menunggu proses hukum terhadap tersangka, tetapi juga berharap aparat mampu mengungkap pihak-pihak yang diduga menjadi aktor intelektual dalam perkara tersebut.

Desakan itu disampaikan Peneliti Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan, Gian Kasogi, dalam diskusi publik bertajuk Mengungkap TPPU dan Dugaan Aktor Intelektual di Balik Kasus Eks Jampidsus: Menguji Independensi dan Integritas Penegakan Hukum yang digelar Jaringan Aktivis Milenial (JAM) di Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Menurut Gian, penyidikan tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan. Ia menilai aparat penegak hukum perlu mengembangkan perkara hingga menyentuh pihak yang diduga berperan sebagai pengendali atau aktor intelektual.

“Kalau penyidik serius mengungkap aktor intelektual dalam kasus eks Jampidsus Febrie Adriansyah, seharusnya pengusutan dilakukan ke atas, bukan ke bawah. Dengan langkah tersebut, aktor intelektual dan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dapat dibongkar,” ujar Gian.

Ia juga menekankan pentingnya kejelasan status hukum Febrie Adriansyah dalam perkara yang sedang ditangani. Menurutnya, penegasan mengenai kapasitas Febrie saat diduga melakukan tindak pidana akan menentukan arah pengembangan penyidikan.

Gian menjelaskan, apabila Febrie diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Jampidsus, maka penyidik seharusnya menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang berada pada level pengambil kebijakan di atasnya.

Namun, apabila perkara berkaitan dengan posisinya sebagai Ketua Satgas PKH, maka penyidikan perlu diperluas terhadap seluruh unsur yang terlibat dalam struktur satuan tugas (SATGAS) PKH , termasuk dugaan aliran dana yang berkaitan dengan TPPU.

“Penjelasan mengenai status tersangka eks Jampidsus FA penting agar publik dapat mengawal proses hukum dan terus mendorong pengungkapan aktor intelektual maupun dugaan TPPU yang diduga merugikan perekonomian nasional,” tegas Gian.

Ia berharap proses hukum berjalan secara transparan, independen, dan mampu mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab tuntutan publik terhadap penegakan hukum yang berkeadilan.

PT Narasi Zone