Narasizone, Jakarta – Kasus dugaan suap pengondisian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, kembali menjadi sorotan publik.
Perkara tersebut diduga berkaitan dengan permintaan uang sebesar Rp1,6 miliar untuk memengaruhi hasil audit agar pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi sebagai saksi. Tak hanya itu, penyidik juga telah menggeledah rumah Bobby pada 14 Juli 2026 untuk mencari barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Meski telah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, hingga kini KPK belum menetapkan Bobby sebagai tersangka. Status hukumnya masih sebatas pihak yang didalami dalam proses penyidikan.
Di tengah proses penyidikan, muncul laporan investigasi Tempo yang mengungkap adanya dugaan operasi politik dari sejumlah petinggi Partai Golkar untuk melindungi Bobby dari proses hukum. Dugaan tersebut menjadi perhatian publik karena Bobby merupakan mantan anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar selama tiga periode.
Laporan itu memunculkan pertanyaan mengenai independensi penegakan hukum dalam perkara dugaan suap yang diduga melibatkan pejabat tinggi negara. Sejumlah kalangan meminta KPK memastikan penyidikan berjalan tanpa intervensi politik.
Aktivis antikorupsi Hafidz mendesak KPK tetap berdiri di atas prinsip independensi dan profesionalisme. Menurutnya, setiap perkembangan perkara harus didasarkan pada kecukupan alat bukti, bukan pada kekuatan politik.
“Kalau memang alat bukti sudah mencukupi, KPK harus berani menetapkan tersangka. Jangan sampai muncul kesan ada pihak tertentu yang mendapat perlakuan khusus karena memiliki kedekatan politik,” kata Hafidz.
Sementara itu, penyidikan kasus dugaan suap pengondisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim masih terus berlangsung dan publik menunggu kepastian hukum dari lembaga antirasuah tersebut.
