Narasizone, Surabaya – Praktik pengiriman kendaraan yang diduga tidak memenuhi ketentuan hukum dan dikaitkan dengan aktivitas PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) menjadi sorotan publik. Aparat penegak hukum (APH) didesak segera memeriksa aktivitas perusahaan tersebut.
Sorotan itu muncul karena perusahaan pelayaran memiliki peran penting dalam rantai distribusi nasional. Setiap kendaraan yang diangkut seharusnya telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan memiliki dokumen yang sah.
Noval menilai tidak boleh ada ruang bagi praktik pengiriman kendaraan tanpa dokumen resmi atau kendaraan yang asal-usulnya tidak jelas. Menurutnya, hal itu berpotensi merusak tata kelola sektor logistik.
“Kami mendesak aparat penegak hukum segera memeriksa aktivitas PT SPIL secara menyeluruh agar seluruh fakta dapat terungkap,” kata Noval di Surabaya kepada Jurnalis Narasizone.
Ia mengatakan penyelidikan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan independen. Dengan begitu, kepastian hukum dapat diberikan kepada semua pihak.
Noval menambahkan, apabila dugaan tersebut terbukti, praktik itu berpotensi merugikan negara sekaligus mencederai kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi nasional.
“Tidak boleh ada toleransi terhadap praktik yang bertentangan dengan hukum,” tegasnya.
Ia berharap hasil penyelidikan nantinya dapat disampaikan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
