Narasizone Daerah Surabaya — Aroma kejanggalan dalam pengadaan barang dan jasa kembali menjadi sorotan. Kali ini, pengadaan dua paket mesin produksi di Balai Besar Veteriner Farma (BBVF) Pusvetma dengan nilai sekitar Rp11,5 miliar dipertanyakan. Sejumlah hal dalam proses pengadaan tersebut dinilai perlu dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan dugaan adanya permainan dalam penggunaan anggaran negara.
Pengamat Surabaya, Ilham, menyoroti nilai penawaran yang disebut sangat mendekati pagu anggaran. Salah satu paket, yakni Filling Capping Labeling Robotic, memiliki pagu sekitar Rp7,641 miliar dengan nilai penawaran yang hanya terpaut sekitar Rp560. Sementara paket Mesin Pengisi, Capping dan Etiketing Automatic senilai sekitar Rp3,907 miliar disebut dimenangkan dengan nilai sesuai pagu.
“Ini patut dipertanyakan. Ketika nilai penawaran hampir menyentuh pagu, publik tentu berhak mengetahui bagaimana proses penyusunan HPS, survei harga dan evaluasi kewajaran harga dilakukan. Jangan sampai uang negara dibelanjakan dengan harga yang tidak efisien,” ujar Ilham, Pengamat Surabaya, Kamis (29/08/2026).
Sorotan lain juga muncul terkait informasi spesifikasi mesin. Terdapat dugaan ketidaksesuaian antara merek yang tercantum dengan gambar produk yang ditampilkan. Mesin disebut menggunakan merek asal Italia, namun gambar yang beredar justru disebut menyerupai produk dari Tiongkok. Menurut Ilham, persoalan tersebut harus segera diklarifikasi karena spesifikasi merupakan bagian penting dalam menentukan kualitas sekaligus harga barang yang dibeli menggunakan anggaran negara.
“Kalau memang mereknya Italia, tunjukkan dokumen dan barangnya secara jelas. Kalau gambar yang digunakan berbeda, harus dijelaskan kenapa bisa demikian. Jangan sampai publik hanya disuguhi angka miliaran rupiah tanpa transparansi mengenai barang yang sebenarnya dibeli,” tegasnya.
Ilham meminta pihak terkait membuka seluruh informasi pengadaan, mulai dari dokumen perencanaan, HPS, spesifikasi teknis, proses evaluasi hingga kontrak dan bukti penerimaan barang. Ia menilai keterbukaan menjadi penting untuk memastikan tidak terjadi mark-up atau praktik lain yang berpotensi merugikan keuangan negara.
“Kalau semuanya sudah sesuai aturan, tidak ada alasan untuk menutup-nutupi. Justru transparansi akan menjawab semua tudingan. Tetapi kalau ditemukan perbedaan antara spesifikasi, harga dan barang yang diterima, maka aparat pengawasan maupun penegak hukum patut turun tangan untuk melakukan pemeriksaan,” pungkas Ilham.
