Narasizone Daerah Surabaya – Sikap Partai Gerindra Jawa Timur terkait kasus yang menyeret anggota DPRD Banyuwangi, Asrila Diska Rimunda, terus menjadi sorotan. Asrila diketahui juga menjabat sebagai Bendahara DPC Gerindra Banyuwangi yang diamankan dalam penggerebekan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika di sebuah hotel di Surabaya pada Senin dini hari, 28 September 2026.
Ketua Forum Aktivis Peduli Daerah Jawa Timur (FAPDA Jatim), Sholehuddin, mengaku sangat menyayangkan sikap Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur yang dinilainya belum menunjukkan langkah tegas terhadap Asrila.
Menurut Sholehuddin, status Asrila sebagai anggota DPRD sekaligus pengurus partai seharusnya menjadi perhatian serius. Ia menilai partai perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai langkah organisasi yang akan diambil terhadap kadernya yang terseret perkara tersebut.
“Saya sangat menyayangkan kepada Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur. Kenapa sampai sekarang belum ada tindakan tegas terhadap Asrila Diska Rimunda, yang merupakan anggota DPRD Banyuwangi sekaligus Bendahara DPC Gerindra Banyuwangi” ujar Sholehuddin, Sabtu (3/10/2026).
Sholehuddin juga mempertanyakan apakah belum adanya keputusan tegas tersebut berkaitan dengan persoalan lain yang pernah dikaitkan dengan pimpinan DPD Gerindra Jawa Timur.
“Apa karena Ketua DPD Partai Gerindra punya kasus dugaan korupsi yang besar, makanya tidak berani memecat, Atau bagaimana, Ini harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” ujarnya.
Pertanyaan tersebut, kata Sholehuddin, bukan dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya hubungan antara kedua persoalan tersebut, melainkan sebagai bentuk dorongan agar partai memberikan penjelasan yang transparan. Ia menegaskan bahwa dugaan korupsi maupun dugaan penyalahgunaan narkotika harus dibuktikan melalui proses hukum dan mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, Gerindra Jatim sebelumnya menyatakan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Sekretaris DPD Gerindra Jatim Kharisma Febriansyah mengatakan kader yang terlibat proses hukum terkait penyalahgunaan narkoba dapat dinonaktifkan sementara hingga proses hukum berkekuatan hukum tetap. Jika terbukti bersalah, partai menyatakan dapat mengambil langkah pemecatan.
Sholehuddin berharap mekanisme internal partai segera memberikan kepastian mengenai status Asrila. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui bagaimana partai menerapkan aturan etik terhadap kader yang juga menduduki jabatan sebagai wakil rakyat.
“Jangan sampai publik menilai ada standar ganda. Kalau memang aturan partai jelas, jalankan sesuai aturan. Kalau masih menunggu proses hukum, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat apa langkah yang sedang dilakukan,” pungkas Sholehuddin.
