Narasizone, Jakarta – Pernyataan Penasihat Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengenai kegiatan orientasi studi dan pengenalan kampus (ospek) kembali menjadi sorotan publik. Pernyataan tersebut kini dikaitkan dengan polemik latihan dasar kemiliteran (latsarmil) yang diikuti peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Dalam program Q&A Metro TV yang disiarkan pada Minggu (28/6/2026), Hasan Nasbi menyampaikan pandangannya mengenai ospek. Ia mengatakan, jika kembali menjadi mahasiswa, dirinya memilih untuk membubarkan kegiatan tersebut karena menilai ospek dapat menjadi praktik yang tidak manusiawi dan mengarah pada dehumanisasi.
Pernyataan itu kemudian kembali diperbincangkan setelah muncul polemik mengenai meninggalnya lima peserta SPPI saat mengikuti latsarmil yang menjadi bagian dari persiapan calon manajer Koperasi Merah Putih. Peristiwa tersebut memicu pertanyaan publik mengenai aspek keselamatan dan kemanusiaan dalam pelaksanaan program tersebut.
Sorotan salah satunya datang dari Revi Anggara. Melalui unggahannya, Revi mempertanyakan konsistensi narasi mengenai kemanusiaan yang disampaikan Hasan Nasbi dengan respons pemerintah terhadap program yang menuai kontroversi akibat adanya peserta yang meninggal dunia.
Revi menilai terdapat ironi ketika ospek disebut sebagai kegiatan yang tidak manusiawi, sementara di sisi lain terdapat program pemerintah yang pelaksanaannya menimbulkan korban jiwa. Namun, pandangan tersebut merupakan opini pribadi Revi dan tidak serta-merta menggambarkan kesimpulan mengenai penyebab maupun tanggung jawab atas meninggalnya peserta SPPI.
Perdebatan tersebut kemudian berkembang menjadi pembahasan lebih luas mengenai konsistensi komunikasi publik pemerintah. Pernyataan seorang pejabat tidak hanya dinilai berdasarkan pesan yang disampaikan, tetapi juga bagaimana nilai yang dikomunikasikan tersebut tercermin dalam kebijakan dan respons pemerintah terhadap persoalan yang terjadi di lapangan.
Terlebih, ketika sebuah program pemerintah dikaitkan dengan korban jiwa, tuntutan publik terhadap transparansi dan evaluasi menjadi semakin kuat. Pemerintah dinilai perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pelaksanaan latsarmil, standar keselamatan, mekanisme pengawasan, serta evaluasi terhadap kejadian yang menimpa peserta.
Kontroversi ini pada akhirnya bukan sekadar soal perbandingan antara ospek dan latsarmil. Perdebatan tersebut menyoroti pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana prinsip kemanusiaan yang disampaikan dalam komunikasi pemerintah benar-benar menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan pelaksanaannya.
