Narasizone, Surabaya – Kelompok Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (KEMAKI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Grahadi dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Rabu (8/7/2026).
Dalam aksinya, massa menyoroti dugaan maladministrasi di Bappeda Jawa Timur yang menurut mereka berdampak pada terhambatnya penyaluran dana hibah kepada masyarakat dan pondok pesantren.
Koordinator aksi, Athoillah Ainur Ridhlo, menyebut Bappeda Jawa Timur mempersempit akses informasi mengenai program Hibah Gubernur sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui mekanisme pengajuan secara utuh.
“Kami menduga Bappeda Jatim sengaja membatasi sosialisasi program hibah dan memberikan waktu yang sangat singkat untuk perbaikan berkas. Akibatnya banyak usulan masyarakat, termasuk dari pesantren, tidak bisa terserap,” ujar Athoillah.
Menurutnya, kondisi tersebut diduga memicu munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang kemudian dialihkan ke sejumlah proyek kedinasan. Dugaan itu, kata dia, perlu diusut secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum.
KEMAKI juga meminta aparat memeriksa proses perencanaan anggaran di Bappeda Jawa Timur, termasuk pihak-pihak yang terlibat apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Aksi sempat memanas ketika massa membakar ban bekas sebagai bentuk kekecewaan terhadap belum adanya tindak lanjut atas tuntutan mereka. Saat aparat berupaya memadamkan api, sempat terjadi aksi saling dorong sebelum situasi kembali kondusif.
“Kami meminta Kejati Jawa Timur segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak di Bappeda Jatim yang diduga mengetahui proses ini. Jangan sampai hak masyarakat dan pesantren atas dana hibah hilang akibat dugaan permainan dalam perencanaan anggaran,” tegas Athoillah.
