Narasizone Daerah – Perkembangan penyidikan dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, sorotan mengarah kepada mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, yang disebut berpeluang dimintai keterangan oleh Kejaksaan Agung apabila penyidik menilai keterangannya diperlukan untuk mengungkap fakta-fakta dalam perkara tersebut.
Pernyataan Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa proses hukum masih berjalan secara bertahap dan terbuka terhadap siapa pun yang dianggap memiliki informasi penting. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang menyebut Nanik S Deyang sebagai tersangka. Posisi yang disampaikan Kejagung masih sebatas kemungkinan pemeriksaan sebagai saksi sesuai kebutuhan penyidikan.
“Sebagai mantan pimpinan BGN, Nanik tentu pernah berada dalam posisi strategis yang berkaitan dengan arah kebijakan maupun pelaksanaan program MBG. Karena itu, apabila penyidik membutuhkan penjelasan mengenai mekanisme kerja, pengambilan keputusan, atau proses administrasi selama masa kepemimpinannya, pemanggilan sebagai saksi merupakan bagian yang lazim dalam proses penegakan hukum.”
Di sisi lain, masyarakat berharap proses penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang kuat. Kasus yang menyangkut program nasional dengan anggaran besar seperti MBG dinilai penting untuk diusut secara menyeluruh agar tidak menyisakan keraguan di tengah publik.
Nanik S Deyang sendiri sebelumnya dikenal aktif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat. Selama menjabat di BGN, ia beberapa kali menyampaikan komitmen agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai tujuan pemerintah, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Namun, ketika muncul dugaan penyimpangan dalam tata kelola program tersebut, perhatian publik pun ikut tertuju kepada para pejabat yang pernah memiliki peran penting di lembaga tersebut. Meski demikian, perhatian publik tidak boleh diartikan sebagai kesimpulan atas adanya kesalahan hukum sebelum proses penyidikan selesai.
Dalam sistem hukum Indonesia, pemeriksaan terhadap saksi merupakan tahapan untuk melengkapi pembuktian. Seseorang yang dipanggil sebagai saksi memiliki kewajiban memberikan keterangan sesuai fakta yang diketahuinya, dan hal itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa yang bersangkutan terlibat dalam tindak pidana.
Kejaksaan Agung menegaskan bahwa setiap langkah penyidikan dilakukan berdasarkan kebutuhan pembuktian. Oleh sebab itu, kemungkinan pemanggilan Nanik S Deyang akan sangat bergantung pada perkembangan penyidikan, hasil pemeriksaan saksi lain, serta alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik.
Masyarakat kini menantikan bagaimana perkembangan kasus dugaan korupsi MBG akan berjalan. Harapannya, seluruh pihak yang mengetahui fakta terkait dapat memberikan keterangan secara objektif sehingga proses hukum mampu mengungkap peristiwa secara utuh dan adil.
Perkara ini diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi terhadap setiap pihak sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Redaksi : Ahmad Basori
