Narasizone, Jakarta – Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris PT Jakarta Propertindo (Jakpro) setelah dipercaya memimpin partai politik yang baru dideklarasikan.
Langkah tersebut diambil untuk mematuhi ketentuan yang melarang pengurus partai politik merangkap jabatan sebagai komisaris di badan usaha milik daerah (BUMD).
Surat pengunduran diri itu telah disampaikan langsung kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Sahrin menegaskan keputusan tersebut merupakan bentuk komitmennya terhadap aturan sekaligus konsekuensi atas amanah yang diterimanya sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat periode 2026–2031.
“Persyaratan untuk menjabat komisaris tidak diperbolehkan berasal dari partai politik,” kata Sahrin.
Sahrin menjelaskan dirinya ditetapkan sebagai Ketua Umum dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Gerakan Rakyat yang digelar di Jakarta pada 18 Januari 2026. Sejak menerima mandat tersebut, ia bertanggung jawab membentuk struktur kepengurusan partai hingga ke seluruh daerah.
“Pada tanggal 18 Januari 2026 di Jakarta, di dalam Rapat Kerja Nasional I Gerakan Rakyat, kami ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat periode 2026–2031 dan diberi mandat untuk menyusun kepengurusan partai di semua tingkatan,” ujarnya.
Pengunduran diri Sahrin juga menandai babak baru perjalanan Gerakan Rakyat yang kini resmi bertransformasi dari organisasi kemasyarakatan menjadi partai politik. Dalam kesempatan yang sama, ia menegaskan salah satu target partainya adalah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai pemimpin nasional pada masa mendatang.
“Kita menginginkan Indonesia lebih adil dan makmur dan yang kedua kita menginginkan bahwa pemimpin nasional kita nanti insyaallah adalah Anies Rasyid Baswedan,” tegas Sahrin.
