Narasizone, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons posisi utang pemerintah yang telah menembus lebih dari Rp10.000 triliun hingga Juni 2026. Angka tersebut diperkirakan setara dengan sekitar 41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.Purbaya mengatakan posisi utang tersebut masih akan terus dipantau hingga akhir 2026. Ia memperkirakan rasio utang terhadap PDB masih berpotensi mengalami penurunan seiring dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi.
“Belum kan berakhir tahunnya. Nanti kita lihat akhir tahun pertumbuhannya seperti apa, harusnya akan bisa turun lagi sedikit,” ujar Purbaya kepada wartawan di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Menurutnya, besarnya utang pemerintah tidak dapat dilihat hanya dari nominalnya, tetapi juga perlu dibandingkan dengan kemampuan ekonomi nasional serta pertumbuhan PDB. Ia menilai rasio utang saat ini masih berada di bawah batas maksimal 60 persen.
Untuk menjaga kondisi fiskal tetap terkendali, pemerintah akan berupaya membatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah tersebut dinilai penting agar pertumbuhan utang tidak semakin membebani keuangan negara.
“Strateginya kita akan batasin defisit supaya nggak tinggi-tinggi amat,” kata Purbaya.
Selain mengendalikan defisit, pemerintah juga menyiapkan strategi untuk meningkatkan penerimaan negara melalui optimalisasi pemungutan pajak. Namun, Purbaya menegaskan langkah tersebut bukan dilakukan dengan menaikkan tarif pajak.
“Kita akan efektifkan tax collection kita, bukan naikin pajak ya. Tapi kita bersihkan cara kita beroperasi menggunakan pajak,” tegasnya.
Pemerintah berharap kombinasi antara pengendalian defisit, peningkatan efektivitas penerimaan pajak, dan pertumbuhan ekonomi dapat menjaga rasio utang tetap dalam batas yang aman sekaligus memperkuat kondisi fiskal nasional.
