Narasizone, Surabaya – Aktivis Jawa Timur (Aktivis Jatim) mendesak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mundur dari jabatannya. Desakan tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Selasa (4/8/2026), menyusul berbagai persoalan tata kelola pendidikan yang dinilai belum terselesaikan, salah satunya dugaan praktik jual beli seragam di sejumlah SMA Negeri.
Koordinator Aktivis Jatim, Rohman Maulana, mengatakan pihaknya menerima berbagai laporan masyarakat terkait dugaan adanya praktik pengadaan seragam yang membatasi orang tua untuk membeli dari penyedia lain. Menurutnya, apabila dugaan tersebut benar, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip transparansi dan berpotensi membebani ekonomi keluarga peserta didik.
“Sekolah adalah tempat mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan ruang yang membebani orang tua melalui dugaan praktik jual beli seragam. Kami mendesak Dinas Pendidikan segera mengusut tuntas laporan yang beredar dan menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran,” tegas Rohman Maulana.
Selain meminta investigasi terhadap dugaan praktik tersebut, Aktivis Jatim juga mendesak Dinas Pendidikan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengadaan seragam di seluruh SMA Negeri di Jawa Timur agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat.
“Orang tua harus diberikan kebebasan memperoleh seragam sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan kebutuhan pendidikan untuk kepentingan tertentu. Jika terbukti ada pelanggaran, sanksi harus diberikan tanpa pandang bulu,” ujar Rohman Maulana.
Dalam aksi yang sama, Aktivis Jatim turut menyoroti dugaan lemahnya pengawasan dana hibah pendidikan, tingginya angka putus sekolah usia 16–18 tahun, serta dugaan kejanggalan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Menurut Rohman, berbagai persoalan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
“Desakan kami agar Kepala Dinas Pendidikan mundur bukan tanpa alasan. Berbagai persoalan yang terus bermunculan menunjukkan perlunya pertanggungjawaban moral dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Pendidikan demi memulihkan kepercayaan masyarakat,” kata Rohman Maulana.
Dalam demonstrasi tersebut, Aktivis Jatim juga menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mengusut dugaan praktik jual beli seragam di SMA Negeri, mengaudit penggunaan dana hibah pendidikan, membuka data resmi angka putus sekolah, menjelaskan dugaan perubahan kuota SPMB 2026 secara transparan, serta meminta Gubernur Jawa Timur mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan apabila ditemukan adanya pelanggaran maupun kelemahan pengawasan.
