Narasizone, Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah guna memenuhi target renovasi 400 ribu rumah tidak layak huni sepanjang 2026.
Upaya percepatan tersebut dibahas dalam pertemuan antara Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Minggu (19/7/2026).
Keduanya mengevaluasi progres program sekaligus menyusun langkah-langkah strategis agar pelaksanaannya berjalan lebih cepat.
Dalam pembahasan itu, pemerintah menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar penyaluran bantuan tepat sasaran, efektif, serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak.
Pemerintah berharap kolaborasi lintas instansi dapat mempercepat penyediaan rumah layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat pendataan dan verifikasi calon penerima BSPS. Menurutnya, meski data penerima telah tersedia, sebagian masih harus diverifikasi karena belum memenuhi kriteria atau merupakan usulan baru dari daerah.
Tito juga menyoroti masih adanya sejumlah pemerintah daerah yang belum memberikan perhatian maksimal terhadap percepatan program tersebut. Karena itu, ia meminta kepala daerah memastikan setiap usulan telah diverifikasi secara cermat sesuai ketentuan Kementerian PKP.
Selain itu, Mendagri mendorong pemerintah daerah memperkuat kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di tingkat kabupaten dan kota untuk mempercepat proses pendataan. “Intinya adalah agar rekan-rekan di wilayah ini dapat melakukan langkah-langkah dalam rangka mendukung percepatan target 400 ribu unit ini,” kata Tito.
